Meskipun tidak wajib dalam struktur resmi Muhammadiyah, pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) menjadi kebutuhan di seluruh tingkatan pengurus. Termasuk ditingkatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten/Kota. Setelah terbentuk, menurut Ridho Alhamdi selaku Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, LHKP harus menjadi leading sektor diaspora kader dalam ranah publik/politik.
“LHKP menjadi leading sektor untuk mewujudkan gagasan Muhammadiyah dalam hal diaspora kader. Dan selanjutnya menjadi tempat penyuara aspirasi warga muhammadiyah” ujarnya saat sambutan dalam Rakorwil LHKP PWM Jawa Tengah (10-11/11).
Meskipun tidak bisa dipungkiri, bahwa Muhammadiyah independen dan bersikap netral, yang kadang berimplikasi pada tafsiran bahwa warga muhammadiyah menjadi apolitis. Namun menurutnya sikap independen tersebut jangan salah tafsir sehingga tidak memihak manapun yang akhirnya tidak mempunyai pilihan.
Menurutnya, ada amanat muktamar yang harus diimplementasikan. Yaitu dispora kader muhammdiyah untuk masuk dalam ruang publik, di trias politika baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal tersebut untuk menjawab ungkapan Alm. Syafi’i yang menyatakan bahwa Muhammadiyah yatim piyatu politik.
Lebih kongkret, Ridho memproyeksikan bahwa muhammadiyah harus mengusung kadernya masuk dalam jajaran legislatif 2024 dengan slogan “satu dapil-satu kadermu”. Maka harus di formulasikan kader siapa yang akan di dukung. “Jangan sampai warga muhammadiyah masih bingung harus memilih siapa di pemilu 2024” tutupnya.
Hasil Survei Jadi Rujukan
Sementara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Pembina LHKP Prof. Zakiyudin saat membuka acara rakorwil menyampaikan bahwa politik muhammadiyah selama ini yaitu
Hight Politik Muhammadiyah, masih tertatih dalam politik praktis. Sehingga proyeksi satu dapil satu calegmu meskipun telat tapi harus dilaksanakan.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa PWM Jawa Tengah sudah melibatkan 13 PTM se -Jateng, yang sudah bersedia untuk melaksanakan konsorsium survei elektabilitas. Hasil survei nanti akan menjadi acuan secara ilmiah untuk menentukan caleg siapa yang akan didukung. “Data elektabilitas atas nama-nama Daftar Calon Tetap (DCT) hasil survei secara akademis, ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, maka nanti akan ditindak lanjuti oleh PDM masing-masing” katanya.
Prof Zakyudin juga menambahkan bahwa saat ini bukan hanya trias politika, tapi juga di trias Hankam juga sangat penting yaitu Intelegen, Polisian dan TNI. Hal tersebut menurutnya supaya Muhammadiyah aman.
Masih terkait hasil survei, menurutnya akan menjadi base line peta Muhammadiyah, untuk maping jangka panjang, bukan hanya pemilu dan pilkada 2024 tapi juga pemilu 2029 nantinya. Muhammadiyah tidak lagi alergi politik praktis, karena punya kepentingan sebagai sarana dakwah. “Tanpa politik maka tidak punya sarana yang kuat. Sarana dan tujuan harus seiring sejalan” tutupnya.
Rakorwil LHKP PWM diikuti oleh seluruh pengurus LHKP PDM se- Jawa Tengah yang dilaksanakan di Semarang 10-11 November 2023. Dihadiri oleh Zaenudin Maliki (DPR RI Fraksi PAN) dan Edy Wuryanto (DPR RI Fraksi PDIP) sebagai narasumber. (rhm)
